Benny Wenda : KAMI TIDAK AKAN MEMILIH!

Pada tahun 2014 Republik Indonesia akan mencoba untuk mengadakan pemilihan di Papua Barat. Kami masyarakat Papua menolak untuk memilih dalam pemilu.
Mengapa?

Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia. Kami memiliki hak untuk kebebasan. Kami akan memberikan suara dalam referendum yang benar pada penentuan nasib sendiri. Tapi kami tidak akan memilih dalam pemilu yang terus di Indonesia brutal dan pendudukan di tanah kami.

Pada tahun 1963 Indonesia menginvasi negara kami dan meneror orang-orang kami. Selama lebih dari 50 tahun Indonesia telah menyiksa dan membunuh kami. Militer Indonesia telah menewaskan lebih dari 500.000 Papua pria, wanita dan anak-anak. Selama lebih dari 50 tahun kami telah mati untuk kebebasan kita.

Pada tahun 1969, Indonesia ancam 1.024 dari tetua suku kami dengan penyiksaan dan kematian jika mereka tidak mengatakan mereka ingin Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan Indonesia atas Papua Barat hanya didasarkan pada acara ini – persetujuan takut kurang dari 1% dari populasi orang dewasa. Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di Papua Barat. Indonesia tidak memiliki hak untuk mengadakan pemilihan apapun di tanah kami.

Saya menelepon untuk masyarakat saya di seluruh pelosok, dari pantai ke gunung, dari pulau ke pulau. Mari kita tetap kuat dan bersatu. Jangan memilih!

Saya meminta semua organisasi politik Papua untuk berbicara dengan orang-orang kami dan memberitahu mereka kebenaran. Jangan biarkan Indonesia menipu mereka.
saudara-saudara dan Saudari, orang tua saya tercinta, dunia bangun untuk air mata kita dan penderitaan kita. Di seluruh dunia Anggota Parlemen melobi pemerintah mereka untuk menghormati hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Saya dan orang-orang Papua Barat sekali lagi banding ke masyarakat internasional untuk kebebasan dan keadilan. Kami adalah orang-orang yang damai. Kami memiliki martabat dan hak untuk hidup. Berapa banyak dari kita harus dibunuh sebelum Anda akan bertindak?
Silahkan mendengar seruan kami:
  1. Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia: kami meminta Indonesia untuk meninggalkan tanah kami segera;
  2. Kami meminta PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Papua Barat untuk menggantikan militer Indonesia;
  3. Kami meminta masyarakat internasional, khususnya Amerika Serikat dan Belanda yang keduanya memainkan bagian penting dalam memungkinkan pendudukan Indonesia, bertindak untuk mengembalikan kita kebebasan kami dan menghormati hak-hak kita sebagai manusia, termasuk hak-hak kami untuk sumber daya alam kita. Kami adalah orang-orang yang harus berurusan dengan, bukan pemerintah dan militer Indonesia.
  4. Kami meminta PBB untuk mengadakan referendum benar di antara masyarakat Papua dan biarkan kami memutuskan sekali dan untuk semua apakah kita ingin kemerdekaan atau bergabung dengan Indonesia.
Kami, orang-orang Papua, memiliki hak untuk kebebasan. Kami adalah koloni Belanda. Kami memiliki hak untuk merdeka dari Belanda. Tapi itu tidak terjadi. Satu juta masyarakat adat di Belanda New Guinea yang ditukar seperti manik-manik oleh Amerika Serikat sebagai imbalan atas dukungan dan akses ke kekayaan besar kami sumber daya alam Indonesia. PBB mengkhianati kita dan memberi tanggung jawab Indonesia untuk kemerdekaan kita. Kami masih menunggu untuk menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Jika Anda ingin orang-orang Papua untuk memilih – memberi kita referendum pada kebebasan kita.

Kemudian kita akan memilih!
Benny Wenda

http://bennywenda.org/

Read Full Post
Monday, March 17, 2014 | 0 comments

AMP GELAR AKSI MENUNTUT HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT PAPUA

Perss Release Komite Kota AliansiMahasiswa Papua ( AMP) Yogyakarta,13 Maret 2014
DSC_0242
HakMenentukanNasibSendiriSolusiDemokratisBagi Rakyat Papua
Wilayah dan Bangsa Papua Barat dianeksasikan oleh Indonesia dengan cara yang penuh kecurangan, manipulatif, cacat hukum dan tak bermoral. PBB sebagai lembaga dunia yang harusnya menjamin masyarakat dunia ini pun terlaibat Pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Papua. Perudingan status wilayah dan politik Papua mulai dari konferensi Malino pada tanggal 16-24 Juli 1946, KMB di Den hag Belanda hingga Perjajian New York 15 Agustus 1962 tidak perna melibatkan Orang Papua. Tanggal 19 Desember 1961, Ir Soekarno  kumandangkan TRIKORA setelah 18 hari Papua Mendeklarasikan Kemerdekaan untuk membubarkan Negara Papua Barat yang baru berumur 18 hari itu. 
1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan administrasi walayah Papua kepada pemerintah indoensia untuk mempersipakan pelaksanaan PEPERS sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962.Dengan adanya penyerahana dministrasi wilaya Papua kepada pemerintah Indonesia, pemerintah ndonesia    mengirim militer dalam jumlah besar dan mobilisasi penduduk besar-besaran dariJawa ke Papua dalam upaya pengkondisian hingga 1969. Terbukti hasil PEPERA dimenangkan oleh Indonesia. Dua tahun sebelum PEPERA 1969 yaitu 1967 terjadi Kontrak Karya I Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orba Soeharto.  Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.
Kehadiran Indonesia  tidak serta merta diterima oleh prokemerdekaan negara Papau Barat. Kenyataan ini dibalas oleh  Indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga saat ini.
Berdasarkan kenyataan itu,  Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada PBB, Amerika dan Indonesia untuk segera; 
  1. Berikan Kebebasan dan Hak Menetukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
  2. Tarik Militer ( TNI-Polri) Organik dan Nonorganik dari Seluruh Tanah Papua
  3. Hentikan Ekspolitasi dan Tutup Semua Perusahaan Milik Imperialisme : Freeport, BP, LNG Tanguh, Corindo, Medco, Antam dll.
Demikian pernyataan sikap politk ini kami buat sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan, penindasan dan penghisapan oleh Indonesia dan tuannya Imperialisme atas rakyat  Papua.
Yogyakarta, 13 Maret 2014
Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta
Koordinator Aksi
Aby D
 
DSC_0009 DSC_0022 DSC_0113 DSC_0204 
DSC_0356 
DSC_0029

Read Full Post
Friday, March 14, 2014 | 0 comments

STOP…! MIMBAR GEREJA JADI KAMPANYE POLITIK

Ketika saya mengikuti Acara Ibadah hari minggu,  tepat pada 16  februari 2014, salah satu gereja di Papua di Timika. Ada pengumuman  warta jemaat disampaikan oleh perwakilan pengurus Jemaat setempat  bahwa “ kita harus mendukung Pemilihan legislatife tingkat kota (DPR), propinsi (DPRD), dan Pemilihan Presiden, kita dukung doa dan kita ke  Tempat Pemilihan Suara (TPS) supaya kita memilih orang yang dekat dengan kami, tutur diatas Podium/mimbar gereja. 

Lalu kita pilih adalah sama dominasi gereja supaya kedepan gereja  kita menjadi kuat. Jadi tanggal 9 april 2014 kita harus ke tepat pemilihan. Dia juga lebih tegas bahwa kita harus berdoa kepada KPU daerah dan Pusat, begitu penyampaikan tulang pugung gereja itu, didepan jemaat

“Lalu saya kaget, pendengar suara dari “Mimbar Gereja” bahwa desakkan pimpinan pengurus gereja setempat,  gereja bersuara dengan “Mimbar gereja jadi Kampanye Politik”. Pada hal kedatangan saya  ke-gereja tujuan beribadah tetapi konsentrasi saya terbagi ketika mendengar hal tersebut.”

Apakah hal ini diwariskan  dalam Visi dan misi Gereja bahwa mendukung agenda Pemerintah, termasuk pemiluh, gereja juga ikut terlibat. Sedangkan Gereja di podium/mimbar gereja sebagai tempat mengampaikan suara kebenaran Firman Allah.

 Gereja seharusnya, menyatakan kebenaran yang selama ini ruang demokrasi di Papua dibumkam militer (TNI-POLRI) dan pemerintah Indonesia. Gereja harus berbicara kemanusian yang selama ini terjadi diPapua banyak umat manusia dimusnakan oleh militer Indonesia. Seharusnya bicara itu.

Lebih disayangkan lagi kondisi Papua khususnya Timika, perang antar suku diciptakan oleh Inteljen hingga kini masih terlihat masyarakat  tauma dan tahut keluar malam.  kemudian gereja hanya diam dan tidak bertindak. Gereja hanya sibuk calon dan mengkampanye Partai politik Indonesia. Jemaat sebagai basis masa memenagkan anggota Legislatif.

Layak kah..? Podium/mimbar  Gereja cocok untuk  membicara untuk mengkampanyekan partai politik..? saya secara pribadi menilai tidak cocok untuk hal ini. Karena Podium/mimbar  Gereja cocok untuk  menyampaikan Firman Allah, dan hal-hal terkait dengan kebenaran serta warta gereja mengangkut dengan pelayanan.

Stop… ! Podium/Mimbar Gereja menjadikan  kampanye politik. Perlu ketahui bahwa Partai politik hanya sandiwara belaka, tak ada jalan keluar hanya ada janji-janji palsu, berujung pemusnaan Etnis ras suku, agama, buadaya. Gereja jangan murahan, harus mandiri, wujudkan visi dan misi  Tuhan Yesus sebagai Juruslamat Manusia, maka Gereja selamatkan umat manusia Papua yang terhilang dalam kemuliaan kegelatan Indonesia, selamatkan manusia Papua dengan berbicara kebenaran Sejarah Papua hingga Papua Merdeka.  

Stop…! Gereja jadi basis pendukung Legislatif. Gereja bukan tempat basis masa untuk kepentingan Penjajah Indonesia. Ingat…! Legislative (DPR), Eksekutif (Pemerintah) Yudikatif (Militer)  Indonesia tidak memihak pada orang Asli Papua. Kepentingan mereka hanya perluasan kekuasaan wilayah Indonesia, dan Ekonomi kekayaan alam Papua. (Admin)
 
Sumber http://www.umaginews.com

Read Full Post

AMP YOGYAKRAT : HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA


Perss Release Komite Kota AliansiMahasiswa Papua ( AMP) Yogyakarta,13 Maret 2014

HakMenentukanNasibSendiriSolusiDemokratisBagi Rakyat Papua

Wilayah dan Bangsa Papua Barat dianeksasikan oleh Indonesia dengan cara yang penuh kecurangan, manipulatif, cacat hukum dan tak bermoral. PBB sebagai lembaga dunia yang harusnya menjamin masyarakat dunia ini pun terlaibat Pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Papua. Perudingan status wilayah dan politik Papua mulai dari konferensi Malino pada tanggal 16-24 Juli 1946, KMB di Den hag Belanda hingga Perjajian New York 15 Agustus 1962 tidak perna melibatkan Orang Papua. Tanggal 19 Desember 1961, Ir Soekarno  kumandangkan TRIKORA setelah 18 hari Papua Mendeklarasikan Kemerdekaan untuk membubarkan Negara Papua Barat yang baru berumur 18 hari itu. 

1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan administrasi walayah Papua kepada pemerintah indoensia untuk mempersipakan pelaksanaan PEPERS sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962.Dengan adanya penyerahana dministrasi wilaya Papua kepada pemerintah Indonesia, pemerintah ndonesia    mengirim militer dalam jumlah besar dan mobilisasi penduduk besar-besaran dariJawa ke Papua dalam upaya pengkondisian hingga 1969. Terbukti hasil PEPERA dimenangkan oleh Indonesia. Dua tahun sebelum PEPERA 1969 yaitu 1967 terjadi Kontrak Karya I Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orba Soeharto.  Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.
Kehadiran Indonesia  tidak serta merta diterima oleh prokemerdekaan negara Papau Barat. Kenyataan ini dibalas oleh  Indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998, bahkan hingga saat ini.
Berdasarkan kenyataan itu,  Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada PBB, Amerika dan Indonesia untuk segera; 
  1. Berikan Kebebasan dan Hak Menetukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
  2. Tarik Militer ( TNI-Polri) Organik dan Nonorganik dari Seluruh Tanah Papua
  3. Hentikan Ekspolitasi dan Tutup Semua Perusahaan Milik Imperialisme : Freeport, BP, LNG Tanguh, Corindo, Medco, Antam dll.

Demikian pernyataan sikap politk ini kami buat sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan, penindasan dan penghisapan oleh Indonesia dan tuannya Imperialisme atas rakyat  Papua.

Yogyakarta, 13 Maret 2014
Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta

Koordinator Aksi
Aby D

Read Full Post
Thursday, March 13, 2014 | 0 comments

Seruan Aksi



Penderitaan Bangsa dan Rakyat Papua terus berlanjut bahkan semakin berat hingga saat ini. Sejak Trikomando dikumandankan oleh Ir Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961, 18 hari setelah Pendeklararsian Negara  Papua Barat  pada tanggal 1 Desember 1961. Pembunuhan, Penangkapan sewanang-wenang, Pengejaran,  Intimindasi,  Pemerkosaan, Pembantaian terus dilakukan terhadap Orang Papua diatas tanah sendiri oleh negara republic Indonesia. Papau dikoloni oleh colonial Indonesia.
Penederitaan, penindasan semakin memperburuk Bangsa Papua. Rakyat digiring paksa dengan berbagai produk kebijakan negara Kolonial Indonesia demi kepentingan politik dan ekonomi. Untuk mengakhiri semua dan menciptakan Bangsa Papua yang adil, sejahtera, demokratis dan pertisipatif, jalan satu-satunya adalah Papua harus lepas dari cengkraman negara kolonial indonesia  untuk menjadi tuan diatas tanah sendiri (Merdeka) melalui hak nentukan nasib sendiri.  Untuk mencapai tahap itu butuh perjuangan dari semua pihak  masyarakat Papua sendiri sehingga  kami dari komite kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta undang seluruh  Masyarakat Papua di Daerah Istimewa Yogyarta untuk berpartisipasi dalam Aksi polilitik akan kita laksanakan pada. hari kamis, 13 Maret 2014.  Jam 09.00 WIB, Pagi  Titik di Bundaran UGM. Rute dari Bundaran UGM – Kantor  Pos, 0 kilo meter. Bagi kawan-kawan yang hias kumpul Asrama Dogiyai, Kompleks UGM.
Demikian seruan ini kami keluarkan, partisipasi dari semua  masyarakat Papua, lebih khusus yang berdomisili di kota Yogyakarat sangat dibutuhkan .
Salam Pembebasan.

Yogyakarta, 12 Maret 2014
Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta

Humas

Merteb

Read Full Post
Tuesday, March 11, 2014 | 1 comments

OCEANIA INTERRUPTED, DARI BANGSA MAORI UNTUK PERJUANGAN BANGSA PAPUA BARAT


Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua (Oceania Interrupted/Tanu Gago)
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua (Oceania Interrupted/Tanu Gago)
Jayapura, 9/3 (Jubi) – Sebuah aksi intervensi masyarakat Maori di New Zealand untuk mendukung perjuangan Rakyat Papua Barat dilakukan ditengah Festival Pasifika di Auckland.
Aksi yang disebut Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua ini dilakukan oleh 14 orang perempuan Maori, yakni Marama Davidson, Ruiha Epiha, Talafungani Finau, Leilani Kake, Moe Laga-Fa’aofo, Genevieve Pini, Amiria Puia-Taylor, Leilani Salesa, Luisa Tora, Mele Uhamaka, Asenaca Uluiviti, Leilani Unasa, Julie Wharewera-Mika, Elyssia Wilson-Heti.
Aksi ini, menurut salah satu penampil, dilakukan sebagai intervensi publik dalam Festival Pasifika ini, untuk memberi dukungan bagi perjuangan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua (Oceania Interrupted/Tanu Gago)
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua (Oceania Interrupted/Tanu Gago)
“Mulut kami yang ditutup dengan bendera Bintang Kejora adalah simbol pembungkaman di Papua Barat.” kata Marama Davidson, salah satu penampil, kepada Jubi. Minggu  (9/3) melalui sambungan telepon.
Keempatbelas perempuan Maori ini memang menutup mulut mereka dengan Bendera Bintang Kejora ukuran kecil dan mengenakan pakaian adat Maori.
“Kebebasan kami sebagai orang Māori dan perempuan Pasifik di Aotearoa, Selandia Baru terikat dengan saudara-saudara Pacific kami di Papua Barat.” tambah Julie Wharewera-Mika, penampil lainnya.
Menurut Julie dan Marama, tangan mereka yang terikat melambangkan terkekangnya kebebasan rakyat Papua Barat.
Dalam aksi ini, para penampil hanya bergerak secara minim dan tanpa suara. Ini untuk melambangkan kurangnya kebebasan berekspresi dari pendapat politik, kurangnya akses ke sumber daya yang adil dan merata, kurangnya akses ke media yang bebas dan independen yang dialami rakyat Papua Barat. Sementara tubuh para perempuan Maori ini dihiasi dengan warna hitam untuk merayakan eksistensi perempuan sekaligus sebagai simbol berkabung.
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika - Free West Papua (Oceania Interrupted/Tanu Gago)
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West Papua (Oceania Interrupted/Tanu Gago)
Aksi Oceania Interrupted Action 3 Free Pasifika – Free West dilakukan Sabtu, 8 Maret kemarin di Western Springs Lakeside Park, Auckland. Ribuan orang datang ke Auckland untuk menyaksikan Festival Pasifika yang dipusatkan di Western Springs Lakeside Park. (Jubi/Victor Mambor)


Read Full Post
Sunday, March 9, 2014 | 0 comments

JIKA TAK ANGKAT SUARA, GEREJA DINILAI IKUT BERPERAN DALAM PENINDASAN RAKYAT PAPUA

( Pendeta Francois Pihaatae, Sekretaris Jenderal Pacific Conference of Churches    oikumene.org)

Jayapura, 09/03 (Jubi) – Gereja diminta berdiri dan berbicara untuk masyarakat yang dihilangkan hak bersuara mereka.

“Mereka (gereja-red) harus berbicara dalam satu suara atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia pada rakyat Papua Barat.” Pendeta Francois Pihaatae (Pee – Ah – Tay), Sekretaris Jenderal Pacific Conference of Churches mengatakan hal ini kepada Jubi, Sabtu (09/03) malam, melalui sambungan telepon.

Dalam peluncuran album Rise of Morning Star, sebuah album lagu-lagu dukungan rakyat Fiji untuk Kebebasan untuk Papua Barat oleh seniman Fiji Seru Serevi di Suva, Kamis (6/3), Pendeta Francois Pihaatae membandingkan kisah Alkitab saat Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati dengan apa yang terjadi di Papua. Ia mengatakan mengatakan sementara orang-orang Papua Barat terus berjuang, harapan mereka untuk kebebasan itu benar-benar hidup.

“Minggu ini sekelompok orang Papua pro-Indonesia datang ke Fiji mempromosikan pembangunan ekonomi dan kemajuan. Meskipun ini adalah hal yang baik, tetapi tidak jika kemajuan ekonomi yang dibangun di atas penderitaan, rasa sakit dan kematian rakyatnya.” Pendeta Francois Pihaatae mengomentari kunjungan Trio Papua, Frans Albert Yoku, Nick Meset dan Surel Mofu beberapa hari lalu.

Sementara rakyat Papua di atas tanahnya sendiri kehilangan hak untuk menyuarakan kemarahan, luka dan rasa frustasinya. Inilah, yang menurut Pendeta Francois Pihaatae, merupakan tanggung jawab orang-orang yang yang punya kewajiban menyampaikan suara kaum tak bersuara, termasuk Gereja. Jika tidak, karena sudah terlalu lama berdiam, gereja akan ikut berperan dalam penindasan rakyat Papua Barat.

“Gereja harus berbicara. Ini harus menjadi suara untuk membawa keadilan kepada bangsa Papua yang menderita.” kata Pendeta Francois Pihaatae lagi.

Menurutnya, serangkaian kuliah umum di beberapa Universitas Fiji baru-baru ini yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia telah menunjukkan satu sisi dari situasi di Papua. Namun dunia perlu mendengarkan sisi lainya, dari rakyat bangsa Papua.

“Sekarang gereja juga harus berbicara dan mengatasi masalah penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat. Tidak hanya melalui mimbar tetapi juga melalui badan-badan tertinggi di Pasifik.” ujar Pendeta Francois Pihaatae. (Jubi/Victor Mambor)

Sumber http://tabloidjubi.com

Read Full Post
Powered by Blogger.
Kosong

Blog Archive

Loading...

Followers

Follow by Email

FlagCounter

Perjuangan

Loading...
Loading...

Entri Populer

There was an error in this gadget

+Facebook+

My Blog List